Dalam dunia bisnis modern, kepatuhan terhadap regulasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Salah satu aspek penting yang sering luput diperhatikan saat mendirikan perusahaan adalah pemilihan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI menjadi dasar hukum yang menentukan bidang kegiatan usaha, izin berusaha, hingga kewajiban pelaporan perusahaan.
Namun, sejak diberlakukannya sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), pemerintah menekankan pentingnya penerapan konsep Single Purpose Business. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perusahaan sebaiknya memiliki fokus kegiatan yang spesifik dan tidak mencampurkan banyak bidang usaha yang tidak saling terkait.
Dengan kata lain, Single Purpose Business membantu badan usaha menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Apa Itu Single Purpose Business?
Single Purpose Business adalah konsep di mana satu entitas usaha hanya memiliki satu tujuan kegiatan utama. Artinya, perusahaan tidak disarankan untuk mencantumkan berbagai kegiatan yang berbeda sektor, apalagi jika tidak memiliki keterkaitan logis atau operasional.
Sebagai contoh, PT yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bangunan sebaiknya tidak sekaligus memiliki KBLI di bidang jasa keuangan atau industri makanan. Kombinasi yang tidak relevan seperti itu dapat menimbulkan kendala perizinan karena sistem OSS akan mendeteksi ketidaksesuaian antar sektor.
Konsep ini bukan untuk membatasi ruang gerak bisnis, tetapi justru untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai jalur hukum dan mudah diverifikasi oleh regulator. Dengan fokus yang jelas, perusahaan dapat mempercepat proses perizinan, memperkuat kredibilitas, dan menghindari potensi sanksi administratif.
Dasar Hukum dan Hubungan dengan KBLI
KBLI ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pedoman nasional dalam mengelompokkan kegiatan ekonomi. Setiap kode KBLI mewakili satu jenis kegiatan usaha yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
Dalam konteks OSS RBA, KBLI menjadi acuan utama untuk menentukan:
- Jenis izin yang harus dimiliki (izin usaha atau izin komersial).
- Tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi).
- Kementerian atau lembaga pengawas yang berwenang.
Dengan menerapkan prinsip Single Purpose Business, perusahaan memastikan seluruh proses tersebut berjalan konsisten. Misalnya, jika KBLI perusahaan Anda adalah 62010 (aktivitas pemrograman komputer), maka seluruh dokumen hukum, OSS, dan laporan usaha harus berfokus pada kegiatan teknologi informasi — bukan campuran dengan perdagangan barang atau jasa logistik.
Konsistensi ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi faktor utama dalam kepastian hukum dan validitas operasional perusahaan.
Mengapa Single Purpose Business Diperlukan?
Sebelum OSS RBA diterapkan, banyak perusahaan di Indonesia mencantumkan banyak KBLI sekaligus, dengan alasan fleksibilitas. Namun kini, pendekatan tersebut justru dianggap tidak efisien.
Berikut beberapa alasan mengapa konsep Single Purpose Business menjadi penting:
- Kepastian hukum yang lebih kuat.
Pemerintah dapat menilai kegiatan usaha secara jelas tanpa tumpang tindih antar sektor. - Kemudahan proses izin OSS.
Sistem OSS menolak kombinasi kegiatan yang berbeda risiko. Dengan satu fokus, proses NIB dan izin berjalan lebih cepat. - Efisiensi administrasi dan pajak.
Perusahaan dengan kegiatan usaha tunggal lebih mudah dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. - Kepercayaan investor.
Struktur usaha yang sederhana dan fokus mencerminkan tata kelola yang baik (good corporate governance). - Pengawasan pemerintah lebih mudah.
Pengendalian risiko dan pelaporan usaha dapat dilakukan secara akurat oleh kementerian terkait.
Konsep ini juga mendukung cita-cita pemerintah dalam membangun sistem perizinan yang transparan, digital, dan terintegrasi antar lembaga.
Contoh Perbandingan: Multi-Usaha vs Single Purpose
Sebagai ilustrasi, bayangkan dua perusahaan:
- PT Maju Jaya Bersama mencantumkan KBLI perdagangan pakaian, industri makanan, dan jasa pengiriman.
- PT Digital Solusi Mandiri hanya memiliki KBLI 62010 (aktivitas pemrograman komputer).
Dalam praktiknya, PT Maju Jaya Bersama akan kesulitan mendapatkan izin karena kegiatan usaha mencakup sektor yang berbeda dan memiliki tingkat risiko tidak sama. Sementara PT Digital Solusi Mandiri akan lebih cepat memperoleh NIB dan izin operasional karena kegiatan usahanya jelas, terfokus, dan mudah diverifikasi oleh OSS.
Contoh ini menunjukkan bahwa penerapan Single Purpose Business bukan sekadar soal administrasi, melainkan strategi legal untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan lancar dan sesuai ketentuan.
Apa yang Terjadi Jika Perusahaan Ingin Menambah Kegiatan Usaha?
Perusahaan tetap diperbolehkan menambah kegiatan usaha, asalkan melalui proses hukum yang benar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) melalui notaris.
- Pendaftaran perubahan data ke Kemenkumham melalui sistem AHU.
- Penyesuaian data OSS, agar KBLI baru tercatat dan terverifikasi secara legal.
Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kombinasi KBLI dapat diterima. Jika kegiatan baru memiliki risiko berbeda atau diawasi oleh kementerian lain, biasanya OSS akan meminta perusahaan untuk membuat entitas baru.
Oleh karena itu, perlu konsultasi legal yang matang sebelum menambah bidang usaha, agar tidak terjadi penolakan izin atau pembatalan NIB.
Kaitan Erat dengan OSS RBA
OSS RBA menilai izin usaha berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Setiap kegiatan usaha dikategorikan sebagai berisiko rendah, menengah, atau tinggi.
Dengan prinsip Single Purpose Business, perusahaan dapat:
- Menentukan izin usaha yang sesuai tingkat risikonya.
- Menghindari tumpang tindih antar izin.
- Mempercepat validasi dan penerbitan izin usaha dari kementerian terkait.
Selain itu, perusahaan dengan fokus tunggal juga lebih mudah memenuhi kewajiban perizinan lanjutan seperti Sertifikat Standar, SNI, atau izin edar BPOM, karena bidang usaha yang dijalankan jelas dan spesifik.
Dampak Positif terhadap Kredibilitas dan Investasi
Investor, terutama dari luar negeri, menilai struktur legal perusahaan sebagai faktor utama sebelum melakukan investasi. Perusahaan dengan kegiatan usaha yang fokus dinilai lebih aman karena mudah diaudit, memiliki arah bisnis jelas, dan risiko hukum lebih rendah.
Selain itu, perusahaan yang menerapkan Single Purpose Business akan lebih mudah membangun reputasi di mata publik dan mitra bisnis. Ketika profil perusahaan konsisten dengan kegiatan yang dijalankan, hal ini mencerminkan profesionalisme dan integritas bisnis yang tinggi.
Langkah Strategis untuk Menerapkan Single Purpose Business
Agar perusahaan Anda sesuai dengan prinsip ini, berikut langkah strategis yang dapat dilakukan:
- Identifikasi kegiatan utama yang benar-benar dijalankan. Jangan masukkan kegiatan yang belum pasti dilakukan.
- Gunakan KBLI terbaru. Pastikan kode kegiatan usaha diambil dari versi KBLI yang berlaku (saat ini KBLI 2020).
- Konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan perizinan. Mereka dapat membantu memastikan kecocokan antara akta, AHU, dan OSS.
- Sinkronisasi data antar dokumen legal. Akta pendirian, NIB, dan izin operasional harus konsisten.
- Jika perlu memperluas bidang usaha, buat entitas baru. Ini lebih aman secara hukum dan memudahkan pengelolaan bisnis.
Langkah-langkah ini memastikan perusahaan Anda siap beroperasi secara legal dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah.
Kesimpulan
Single Purpose Business dalam KBLI bukan hanya tren administratif, melainkan strategi hukum yang membantu perusahaan beroperasi dengan lebih fokus, efisien, dan sesuai ketentuan. Dengan satu bidang usaha utama, perusahaan lebih mudah memperoleh izin, memperkuat legalitas, serta meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis.
Jika Anda sedang merencanakan pendirian perusahaan atau ingin memastikan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI terbaru, Hive Five siap membantu dari awal hingga selesai. Tim ahli kami akan mendampingi Anda dalam proses pemilihan KBLI, penyusunan akta, pengurusan NIB, hingga perizinan OSS, sehingga Anda dapat menjalankan bisnis tanpa hambatan administratif.
Bangun legalitas bisnis Anda dengan cara yang cerdas, cepat, dan profesional — bersama Hive Five, mitra tepercaya untuk segala kebutuhan legalitas perusahaan di Indonesia.
